DPR Minta Menkes dan BPOM Tanggung Jawab Soal Vaksin Palsu

Sabtu , 25 Jun 2016, 04:37 WIB
Vaksinasi palsu (ilustrasi)
Foto: abc
Vaksinasi palsu (ilustrasi)

JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Irman Suryani Chaniago kecewa dengan beredarnya vaksin palsu bagi balita di wilayah Jabodetabek.

Irma meminta supaya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lebih tanggap dalam pengawasan obat-obatan.

Ia menegaskan agar Kemenkes dan BPOM sadar tugasnya menjaga kesehatan masyarakat secara umum. "Tugas Kemenkes dan BPOM kan bukan cuma urus Rumah Sakit Pemerintah, tapi kesehatan masyarakat secara menyeluruh," katanya.

Irman menilai munculnya obat-obatan palsu berkaitan dengan minimnya anggaran yang diterima BPOM. Bahkan dalam RAPBN-P 2016 Menteri Keuangan melakukan pemangkasan anggaran BPOM. Atas dasar itu, ia merasa kebijakan Kemenkeu sangat tidak bijak. Menurutnya, anggaran BPOM tidak sebanding dengan tugas yang diembannya.

"Itu makanya saya bilang, Menkeu tidak bijak ketika memotong anggaran pukul rata, anggaran BPOM yang sangat kecil dengan tugas besar dan penting, malah dipotong," jelasnya.

Di sisi lain, ia meyakini maraknya obat-obatan palsu tak terlepas dari harga obat di Indonesia yang terus meningkat. Alhasil kondisi ini kemudian dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melepas obat palsu.

"Mahalnya harga obat juga jadi pemicu maraknya obat palsu atau kadaluarsa," ujarnya.