REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana menginginkan pemerintah dapat meningkatkan koordinasi antar-instansi guna mengatasi kemacetan yang kerap terjadi seperti pada arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2016.

"Setiap instansi terkait sama-sama bekerja keras, namun minim koordinasi antar-instansi. Akibatnya penanganan masalah lamban dan terkesan tidak ada yang siap bertanggung jawab di lapangan saat kejadian Brexit (Brebes Exit Tol) Horor," kata Yudi Widiana dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (12/7).

Yudi yang juga menjabat sebagai Kepala Departemen Infrastruktur dan Perumahan Rakyat DPP PKS Yudi Widiana mengatakan, evaluasi arus mudik 2016 ada pada minimnya koordinasi antar-instansi. Ia mengingatkan sejak awal tentang perlunya skenario lain jika terjadi kemacetan parah di pintu tol Brebes timur, karena di tempat tersebut pintu tol terbatas dan lebar jalan reguler selepas Tol Brebes Timur hanya satu jalur.

Yudi juga melihat manajemen informasi publik di jalur mudik tidak berjalan baik, sehingga ia juga berpendapat seharusnya ketika potensi macet di Cipali mulai terlihat, sejak di pintu keluar Cikampek, sebagian pemudik diarahkan ke jalur Selatan. "Karena kesepakatan dengan DPR bahwa maksimum jalur Utara hanya bisa menampung 50 persen pemudik, sisanya ke jalur Tengah dan Selatan. Tidak ada broadcast informasi kepada pemudik mengenai kondisi lalu lintas di depan mereka, baik sejak di Cikampek maupun saat pemudik terjebak kemacetan di Cipali dan Brebes," katanya.

Padahal, katanya, pemerintah bisa meminta bantuan semua operator ponsel untuk broadcast semua informasi yang dibutuhkan pemudik. Sebelumnya, Yudi Widiana menghendaki pemerintah jangan sampai buntu mengatasi permasalahan kemacetan yang terus berulang pada lebaran tahun 2016.