REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI dari FPKS Ahmad Zainuddin mengatakan, maraknya peredaran vaksin palsu di sejumlah rumah sakit menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kementerian Kesehatan harus bergerak cepat membenahi sistem di rumah sakit untuk memulihkan kembali kepercayaan publik.
"Pemerintah harus jujur dalam masalah ini agar masyarakat bisa percaya kalau pemerintah serius. Tak bisa dipungkiri, terungkapnya kasus vaksin palsu ini mengganggu kepercayaan publik," katanya, Ahad (17/7).
Banyak orang tua yang menggeruduk rumah sakit setelah pemerintah mengumumkan beberapa rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu. Meski pemerintah mengumumkan hanya 14 rumah sakit yang terindikasi mengedarkan vaksin palsu, namun kepercayaan publik masih terganggu.
"Sebab tersangka pembuat vaksin palsu mengaku telah beroperasi sejak 2003. Publik masih mempertanyakan, apakah hanya terbatas pada 14 rumah sakit itu karena sudah terjadi sejak 2003," ucap dia.
Apakah memang benar-benar dipicu karena kekosongan vaksin impor di awal 2016. "Tersangka dalam kasus vaksin palsu ini bisa bertambah makanya Menteri Kesehatan harus segera melakukan pembenahan total terhadap sistem pengawasan farmasi di fasilitas kesehatan, serta melakukan pendataan dan validasi ulang distributor-distributor farmasi resmi," kata Ahmad.
Kasus ini, terang dia, mengungkap adanya praktik mafia di dunia kedokteran dan rumah sakit. Sebab yang jadi tersangka mulai dari kepala rumah sakit, dokter, hingga perawat.
"Menteri harus membenahi ini secara total. Namun masyarakat harus tetap tenang dan percaya kepada pemerintah serta aparat penegak hukum untuk mengatasi persoalan ini," kata Zainuddin.
Jika ada anak-anak yang mengalami gejala tidak lazim setelah vaksin, lanjutnya, orangtua segera melapor. Vaksin palsu marak, tapi rumah sakit yang tidak menggunakan vaksin juga masih banyak.
(Baca Juga: Kemenkes Kantongi Nama Anak-Anak yang Terkena Vaksin Palsu)
