REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI dari FPKS Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah agar menjadikan wilayah Natuna sebagai prioritas pembangunan pasca putusan Mahkamah Arbitrase Internasional (Permanent Court of Arbitration).
"Sebagai wilayah yang bersinggungan dengan klaim Cina, pembangunan Natuna perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah," kata Kharis, Selasa (19/7).
Prioritas pembangunan di wilayah Natuna dapat dilakukan baik secara ekonomi maupun pertahanan. Dari segi ekonomi, perairan Natuna merupakan wilayah potensial yang kaya akan kandungan sumber daya alam.
Terkait dengan hal ini, ujar Kharis, banyak terdapat aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal oleh nelayan asing. Pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut perlu diperhatikan, misalnya dalam bidang pariwisata atau perikanan.
"Apabila kedua sektor ini diperhatikan, maka kesejahteraan dan perekonomian masyaraka dapat meningkat," katanya.
Sedangkan, dari sisi militer, terang Kharis, kapabilitas pertahanan di wilayah tersebut juga perlu ditingkatkan. Penambahan kekuatan militer di Natuna yang tengah direncanakan pemerintah perlu segera direalisasikan.
"Peningkatan kapabilitas militer di Natuna niscaya akan mampu memberi efek tangkal bagi ancaman eksternal yang dapat mengganggu," kata Kharis.
