REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR, Saleh Partaonan Daulay menilai pemerintah perlu melakukan upaya menghentikan praktik pemalsuan kartu BPJS. Sebab menurut Saleh, pemalsuan kartu BPJS tidak dapat ditoleransi.

"Apa pun alasannya, pemalsuan-pemalsuan itu terjadi karena ada sesuatu yang salah dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional," kata Saleh melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Selasa (26/7).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menduga pemalsuan itu disebabkan warga merasa berhak mendapatkan layanan BPJS Kesehatan, tetapi karena satu dan lain hal belum memiliki kartu kepesertaan. Ketika ada oknum yang menawarkan kartu BPJS Kesehatan palsu, tawaran itu kemudian disambut oleh warga yang merasa berhak mendapatkan layanan tetapi belum memiliki kartu.

"Bisa jadi, penawaran kartu peserta palsu itu bermula dari proses pendataan kepesertaan BPJS Kesehatan," ujarnya.