REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menyatakan perombakan kabinet yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo seharusnya juga dapat memperbaiki kinerja birokrasi di dalam negeri.
"Kami menginginkan agar perombakan ini ada perubahan cepat terutama pada sektor yang berkaitan dengan ekonomi perdagangan, pelayanan birokrasi dan manajemen pembangunan," kata Yanuar Prihatin dalam keterangan tertulisnya, Kamis (28/7).
Menurut dia, tiga agenda pokok yang harus dilakukan yakni percepatan reformasi birokrasi ditingkat pusat dan daerah, perbaikan pelayanan publik di berbagai sektor dan penguatan koordinasi antar-instansi. Politikus PKB itu menginginkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur yang baru perlu mempercepat proses reformasi birokrasi yang saat ini sudah memiliki konsep, aturan dan undang-undang.
Pelayanan publik yang saat ini masih dikeluhkan masyarakat, lanjutnya, sehingga perlu adanya koordinasi antar instansi harus kuat baik di tingkat pusat maupun daerah. "Pak Asman Abnur harus memiliki sikap konkret secara politik untuk membuat kebijakan yang baik," ucapnya.
Untuk itu, ujar dia, perlu adanya jaminan perubahan pelayanan publik serta membantu kepala daerah agar memiliki mind set (pola pikir) reformasi birokrasi yang merupakan ujung tombak berjalannya program pemerintah.
Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan evaluasi reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan zona integritas bersama Kementerian Ketenagakerjaan guna mengetahui implementasi perbaikan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Evaluasi implementasi reformasi birokrasi penting untuk melihat sejauh mana progres dan implementasi sebuah kebijakan menuju ke arah perbaikan," ujar Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Didid Noordiatmoko melalui siaran pers di Jakarta, Senin (25/7).
