REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Syarifudin Sudding, meminta Kepolisian dan TNI menelurusi laporan Kontras mengenai keterlibatan oknum terkait jaringan narkoba Freddy Budiman. Sebab, kisah Freddy yang diberikan kepada Haris Azhar sudah terlanjur menyebar ke publik.
''Dengan adanya pesan itu, saya kira Polisi, TNI maupun BNN harus memintai keterangan kepada Haris Azhar, bagaimana kronologinya, paling tidak ada bukti petunjuk yang bisa didapatkan,'' kata Sudding saat dihubungi, Ahad (31/7).
Politisi Hanura tersebut meminta polisi bisa mengembangkan kasus itu hingga tuntas. Jangan sampai, kisah atau cerita dari Haris Azhar mendiskreditkan institusi negara.
Sudding juga heran, mengapa Haris baru mengungkapkan cerita Freddy itu. Padahal, kalau diungkapkan tidak berdekatan dengan waktu eksekusi mati, kepolisian maupun TNI bisa mengonfirmasi kepada yang Freddy Budiman langsung, siapa saja oknum aparat yang diduga terlibat dalam perederan narkoba.
''Ini kan sumber informasinya sudah meninggal, maksud saya (kuncinya) tinggal Haris Azhar, ini kan sudah ke publik dan publik memberikan reaksi. Ada pro-kontra, ini bisa mendiskreditkan institusi negara,'' kata dia.
Sudding meminta Polri maupun TNI menelusri lebih jauh cerita Haris tersebut. Mesti ada klarifikasi apakah terbukti atau tidak skandal yang melibatkan institusi penegak hukum itu. ''Kita tidak berharap hanya sebatas cerita yang tidak berdasarkan kebenaran, apalagi sudah dipublikasi, sehingga bisa mendiskreditkan negara,'' tutur dia.
Anggota Komisi I DPR Hidayat Nur Wahid juga menekankan hal yang sama dengan Sudding. Ia mendesak TNI, BNN dan Polri menuntaskan laporan Kontras. Dirinya juga menyatakan DPR akan memanggil ketiga institusi itu dan Kontras untuk dimintai keteranga.
''Kami meminta pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Menurut saya, karena ini menjadi masalah publik, harus ada klarifikasi yang final, agar tidak menggantung dan menjadi masalah yang serius,'' kata Hidayat.
Ia menilai, sudah seharusnya baik itu TNI maupun Polri untuk mengungkap masalah ini. Institusi yang disebutkan oleh Freddy dalam cerita itu mesti membuktikan, apakah benar lembaga atau oknum mereka terlibat. ''Saya tidak yakin itu sebagai lembaga disuap hingga Rp 300 miliar, kemudian membekingi perjalanan dari Medan sampai Jakarta,'' katanya.
Curhatan Freddy ini penting untuk bisa ditelusuri, baik itu oleh TNI, Polri maupun DPR. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi fitnah yang bisa merusak nama baik TNI maupun Polri. ''Kalau tidak, bisa jadi fitnah dan membuat kepolisian dan TNI tidak dipercaya masyarakat. Kalau ini dibiarkan, menang lagi bandar narkoba, karena bisa menyuap penegak hukum,'' jelas politisi PKS itu.
