REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid menegaskan perlu adanya evaluasi terkait efektivitas program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dia menilai anggaran besar sudah digelontorkan dirasa belum mampu mengentaskan kemiskinan.
Hal itu dikatakannya saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR ke Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (1/8). Usai meninjau langsung lokasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Besusu Timur, Kota Palu, dia menemukan beberapa keluarga yang telah mendapatkan bantuan selama 4 tahun, namun tidak mengalami peningkatan taraf hidup. Bahkan Sodik menilai, rumah keluarga itu pun dalam kondisi tak layak huni.
“Terkait hal ini, sering kami tanyakan kepada Menteri Sosial. Harus ada evaluasi dari program-program pengentasan kemiskinan. Pemerintah sudah memberikan dana miliaran untuk sekian ribu Kepala Keluarga (KK), namun perlu ditinjau ulang bagaimana efektifitas penggelontoran anggaran tersebut,” kata Sodik.
Politisi F-Gerindra itu menilai, selain belum adanya evaluasi, efektivitas program pengentasan kemiskinan ini dipertanyakan keberhasilannya karena lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga.
“Ada program dari Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan kementerian lainnya. Tapi lemah koordinasinya. Sehingga kita khawatirkan efektifitasnya rendah. Programnya banyak, dan anggaran pun mencapai triliunan, tetapi belum mampu mengentaskan kemiskinan,” imbuhnya.
Sodik pun menambahkan, Program Keluarga Harapan atau program pengentasan kemiskinan lainnya, kerap mendapatkan protes dari masyarakat, karena penyalurannya yang tidak tepat sasaran. Sehingga, data kemiskinan harus benar-benar valid.
“Ada yang miskin tidak mendapat bantuan, malah yang tidak miskin mendapat bantuan,” ujar politisi asal dapil Jawa Barat.
Untuk itu, pihaknya telah mendukung Kementerian Sosial dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp 650 miliar, untuk memverifikasi dan memvalidasi data dengan melibatkan peranan RT, RW dan Kelurahan setempat. Mengingat, aparat desa merupakan ujung tombak terdepan dalam mengetahui kemiskinan.
Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq (F-PKB) pun miris melihat kondisi lokasi PKH di Palu, Sulteng. Menurut politisi asal dapil Jawa Barat itu, dibalik megahnya Kota Palu, masih ada titik-titik kemiskinan, yang harus segera dibantu.
Kunjungan kerja ini diikuti juga oleh Anggota Komisi VIII DPR Samsu Niang (F-PDI Perjuangan, dapil Sulawesi Selatan), Elion Numberi (F-PG, dapil Papua), Ruskati Ali Baal (F-Gerindra, dapil Sulawesi Barat), Khatibul Umam Wiranu (FPD, dapil Jawa Tengah), Desy Ratnasari (F-PAN, dapil Jawa Barat), Yudi Kotouky (F-PKS, dapil Papua), dan Achmad Mustaqim (F-PPP, dapil Jawa Tengah).
