REPUBLIKA.CO.ID, MALUKU -- Impian, harapan dan perjuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku Utara (Malut) menjadikannya sebagai lumbung ikan nasional mulai membuahkan hasil. Sebab, Tim Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Daniel Johan bersama 17 orang anggota Dewan memberikan dukungan penuh usai melihat presentasi Kepala DKP tentang potensi perikanan dan kelautan di Prov. Maluku Utara, belum lama ini.
“Maluku Utara sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensi perikanan yang begitu kaya. Sangat mungkin bisa dijadikan sebagai lumbung ikan nasional,” ujar Djohan saat meninjau Pelabuhan Peikanan Bastilong, Maluku Utara.
Anggota Tim Cucun Ahmad Syamsurijal dari FPKB menyampaikan sikap senada bahwa Maluku Utara bisa menjadi 'Lumbung Ikan Nasional'. Sebab, luas lautnya yang lebih besar dari pada daratan. Kondisi ini berdampak pada potensi perikanan yang melimpah. Menurutnya, potensi perikanan dan kelautan Maluku Utara sudah mendukung secara alamiah. Tinggal Pemerintah Pusat maupun Daerah, menyiapkan segala pendukung infrastruktur.
“Untuk lumbung ikan harus ada dukungan masyarakat terlebih dahulu. Setelah itu dari kalangan DPR dan pasti mendukung,” ujar Daniel.
Agar bisa menjadi lumbung ikan nasional, Malut perlu memperkuat sentra-sentra yang menjadi unggulan perikanan dan kelautan di seluruh Indonesia, sementara kesiapan infrastrukturnya harus pula didukung adanya program. Yang paling penting, kata dia, Pemprov. Malut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi perikanan dan kelautan menjadi industri.
“Jadi nilai tambah itu adanya di industri, sehingga kita akan dorong industri perikanan, yang salah satunya di Morotai,” kata dia.
Sementara itu, Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Prabowo seusai pertemuan, mengakui Prov. Maluku Utara memiliki potensi perikanan cukup besar, mulai dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Selain harus dilindungi, potensi ini juga perlu ditingkatkan lagi.
Menurutnya, dalam tiga tahun mendatang pemerintah akan membangun industri perikanan dan kelautan dengan menggandeng investor luar negeri. Sejauh ini sudah banyak negara yang melakukan penawaran untuk meembangun industri, namun masih dikaji Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
