REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memerlukan kebijakan akselerasi dalam rangka mempercepat serta mengatasi persoalan ketimpangan yang dinilai masih terjadi di tengah masyarakat Indonesia.
"Angka yang baru dirilis Badan Pusat Statistik memang menunjukkan tren penurunan kesenjangan pengeluaran," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan Ecky Awal Muharam dalam rilis di Jakarta, Senin (22/8).
Namun, menurut Ecky, jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kondisi yang ideal dan memuaskan sehingga dibutuhkan kebijakan akselerasi guna mencapai target yang sebesar 0,39 dalam APBNP 2016.
Dia juga mengingatkan bahwa laporan Bank Dunia menyatakan sekitar 1 persen rumah tangga terkaya di Indonesia menguasai 50,3 persen aset uang dan properti nasional. Diperkirakan pula sekitar 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 77 persen dari total kekayaan nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia menurun dalam setahun terakhir yang ditandai dengan perbaikan angka gini ratio pada periode Maret 2016. Menurut data BPS, terjadi penurunan angka gini ratio dari periode Maret 2015 sebesar 0,408 menjadi 0,397 pada Maret 2016.
