REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai kinerja Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara, ada baik dan kurangnya atau plus-minus. Terkait pergantian Kepala BIN, ia mengatakan hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Kinerjanya plus-minus karena ada yang baik dan kurangnya. Saya kira ada operasi yang terlepas dari perbedaan sudut pandang pendapat misalnya Din Minimi," katanya di Jakarta, Jumat (2/9).
Ia menjelaskan dalam kasus bom di Polres Surakarta, sebenarnya itu sebuah kecolongan intelijen namun BIN tidak bisa berdiri sendiri karena institusi itu tidak punya kewenangan untuk menangkap. Menurutnya, dalam kasus bom tersebut seharusnya BIN berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait misalnya Kepolisian.
"Klaim Pak Sutiyoso sudah memberikan informasi (potensi terjadinya ledakan bom) namun soal ditindaklanjuti atau tidak bukan urusannya. Namun seharusnya BIN berkoordinasi," ujarnya.
Selain itu, ia menilai pergantian Kepala BIN dari Sutiyoso kepada Komjen Polisi Budi Gunawan (BG) merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Menurut politikus PKS itu, sosok BG selama ini cukup berdedikasi dengan pekerjaannya namun Komisi I DPR akan lebih mendalaminya dalam uji kelayakan dan kepatutan.
"Kami akan menggali lebih jauh dalam uji kelayakan dan kepatutan terkait sosok Pak BG," ucapnya.
Abdul Kharis Almasyahari enggan mengomentari terkait peluang penerimaan fraksi-fraksi di Komisi I DPR, apakah diterima atau tidak. Menurut dia, masing-masing fraksi memiliki pandangan dan dinamikanya akan terlihat dalam uji kelayakan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pimpinan DPR menerima surat pergantian Kepala Badan Intelijen Negara, yang menyebutkan Komjen Pol Budi Gunawan menggantikan Sutiyoso, surat itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
(Baca: Jokowi Resmi Usulkan Budi Gunawan Jadi Kepala BIN)
"Setelah Pak Mensesneg menyerahkan (surat pergantian KaBIN), maka pimpinan DPR langsung mengadakan rapat pimpinan untuk menindaklanjuti surat tersebut," kata Ketua DPR Ade Komaruddin di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat.
Hal itu disampaikannya usai menerima Mensesneg M. Pratikno di ruang rapat pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat. Ade mengatakan, DPR akan menindaklanjuti surat itu setelah Pimpinan melakukan rapat dengan fraksi-fraksi, yang kemungkinan dilaksanakan pekan depan.
Menurutnya rapat tersebut dilaksanakan pada Senin (5/9) sekaligus menentukan komisi terkait yang akan ditugaskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan.
(Baca juga: Akom Yakin Proses Penetapan Budi Gunawan Jadi Kepala BIN Lancar)
