REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para kandidat anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diharapkan memiliki terobosan untuk menghadirkan kosep audit keuangan negara yang berkualitas. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan para kandidat juga dituntut visioner untuk memperkuat institusi BPK.
“Calon yang terpilih harus mampu memperkuat institusi BPK, sehingga bisa berkontribusi nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang kuat dan bersih,” ujar dia, melalui siaran pers Rabu (21/9).
Menurut Heri, BPK juga harus mandiri, bebas, dan mampu mewujudkan tindakan preventif untuk meminimalisir penyalahgunaan keuangan negara. Komisi XI melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 25 kandidat untuk dipilih satu orang saja yang akan dijadikan petinggi BPK.
Dari 25 itu, terjaring 24 orang. Namun yang mengikuti proses seleksi 23 orang. Rabu malam calon terpilih diputuskan oleh Komisi XI. Kualitas audit kinerja akhir-akhir ini jadi sorotan, terutama menyangkut audit perencanaan dan belanja, karena sering menjadi sumber pemborosan dan ketidakwajaran.
Heri mengatakan calon terpilih harus punya terobosan untuk itu. Heri menjelaskan, keuangan negara yang kini nilainya telah melebihi Rp 3.807 triliun, terdiri dari pusat Rp 2.034 triliun dan daerah Rp 827 triliun + PAD Rp 180 triliun + capex opex BUMN Rp 1.587 triliun. Penyimpangan yang biasa terjadi disebabkan oleh gagalnya perencanaan, mark-up, dan indeks kemahalan hingga lebih dari 20 persen.
“Calon yang terpilih harus mampu mengemban tugas mewujudkan misi Nawacita yang tidak ringan. Lebih-lebih ketika struktur belanja kita makin mengalami perubahan yang signifikan seperti adanya Dana Desa yang menuntut sebuah mekanisme fiskal dan pertanggung jawaban keuangan daerah yang lebih memadai melalui sosialisasi sistem pencatatan yang kredibel. Saya menilai pada sisi ini, audit BPK masih lemah,” kata Anggota F-Gerindara itu.
BPK, sambung Heri, harus diperkuat sebagai sebuah entitas yang penting dalam ketatanegaraan. Pada konteks ini, tugas audit harus mampu diposisikan sebagai bagian dari penguatan pengawasan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan asas-asas good governance. Dengan begitu, institusi BPK punya posisi yang kuat dalam konstelasi kekuasaan (legislatif-eksekutif-yudikatif-audit).
Politisi dari dapil Jabar IV ini menyampaikan kandidat terpilih harus mampu menerjemahkan visi pengawasan dan memperkuat fungsi pemeriksa keuangan negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Menurut dia, kewenangan BPK juga perlu ditambah. Terutama menyangkut sosialisasi dan audit Dana Desa, post audit BUMD agar ada standardisasi untuk tumbuh dan berkembang, serta post audit terhadap sumber daya alam dan tata kelola keuangan masing-masing daerah sebagai bagian dari kekayaan nasional.
