REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis berharap persoalan banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan kabupaten Garut dan Sumedang, dapat ditangani secara serius. Hingga Kamis (22/9) kemarin, jumlah korban meninggal tercatat sebanyak 26 orang, hilang 18 orang, dan luka-luka sebanyak 433 orang.
Iskan meminta lembaga-lembaga tanggap darurat seperti Badan SAR Nasional (BASARNAS) dan BPBD, juga TNI/Polri dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk mengevakuasi korban secara cepat dan tepat.
"Pemprov harus memastikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar dan Badan SAR Nasional (Basarnas) berkordinasi untuk mendirikan posko dan memberikan bantuan segera kepada korban," jelasnya di Jakarta, Jumat (23/9).
Menurut Iskan, bertambahnya jumlah korban meninggal mengindikasikan pencarian korban yang belum ditemukan diintensifkan. Sementara, terkait dana bantuan bencana, politikus PKS itu berharap prosesnya tidak dipersulit dalam hal pencairan. Sehingga, hal itu dapat segera disalurkan kepada korban bencana alam.
Iskan menambahkan, Komisi VIII dan pemerintah telah menyiapkan dana taktis (on call) yang berada di Kementerian Keuangan, dan dapat digunakan kapan pun jika terjadi bencana besar.
"Dalam pencarian dana, kalau perlu pemda mampu jemput bola dalam permohonan pencairan dana tanggap bencana,'' ucapnya.
Sehingga, bantuan bisa segera disalurkan bagi ribuan pengungsi banjir bandang di Garut dan Sumedang. Selain itu, perlu juga segera dikordinasikan penyaluran dana bantuan yang datang dari masyarkat.
Sedikitnya, menurut Koordinator Humas dan Protokoler BASARNAS Provinsi Jawa Barat, Joshua Banjarnahor, terdapat 26 orang meninggal akibat bencana banjir bandang dan longsor, dimana 18 di antaranya perempuan dan 8 (delapan) laki-laki.
Banjir bandang dan longsor dipicu hujan intensitas tinggi sejak Selasa (20/9), pukul 19.00 WIB. Curah hujan tinggi menyebabkan debit Sungai Cimanuk dan Sungai Cikamuri naik secara cepat. Saat ini sebagaian banjir sudah surut. Meskipun demikian, menurut BNPB, bencana ini menunjukkan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) di hulu Sungai Cimanuk sudah rusak dan kritis.
