REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih, mengapresiasi penyelenggaraan PON XIX 2016 di Jawa Barat. Hal itu disampaikan Fikri sebab pemerintah pusat hanya dapat memberikan bantuan sebesar Rp 100 miliar melalui APBN, di tengah kebutuhan hingga mencapai Rp 2,3 triliun.
“Luar biasa, PON 2016 dapat terlaksanan dengan baik di tengah anggaran yang cukup sulit. Komisi X mengecek apakah penyelenggaraan PON dengan anggaran minim dari APBN ini bagaimana. Ternyata luar biasa. Berjalan lancar dengan APBN yang minim,” jelas Fikri, bersama dengan Komisi X DPR RI pasca pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Bandung, Rabu, (21/9).
Fikri menilai, di tengah segala keterbatasan tersebut, penyelenggaraan PON haruslah tetap maksimal. Sebab, PON merupakan pondasi para atlet untuk menuju prestasi internasional. PON tidak bisa berdiri sendiri. Ada tingkatan lebih lanjut, seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade.
Oleh karena itu, Fikri berharap, suksesnya penyelenggaran kegiatan empat tahun sekali ini dibuktikan dengan pertanggungjawaban, baik yang menyangkut transparansi anggaran maupun teknis kegiatan.
"Tapi tentunya ada catatan, bagaimana semua ini harus dilakukan dengan transparan. Kita minta ketua PB PON agar sesuai dilakukan dengan sangat transparan. Sehingga kegiatan olahraga ini tidak ada yang menyisakan masalah hukum," tegas Fikri.
Meskipun ada persoalan dalam sisi teknis kegiatan, seperti insiden yang terjadi di Cabang Olahraga Polo Air, Fikri menilai hal itu masih dalam batas kewajaran. Sebaliknya, Fikri berharap, Pemerintah Pusat, yaitu Menpora untuk membantu menyelesaikan persoalan ini.
"Tadi sudah dijelaskan gamblang oleh Ketua PB PON Ahmad Heryawan. Semua problematika teknis sebagaimana terjadi di event lain. Kita sudah menyampaikan sisa pertandingan yang masih ada beberapa hari ini jangan sampai ada problematika serupa. Sampai akhir kalau bisa diminimalisir," ujar Fikri.
