REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana anggaran  yang disusun Kementerian Sosial (Kemensos) untuk 2017 dinilai belum mencerminkan keberpihakan kepada kalangan fakir miskin, kaum disabilitas, dan bagi perlindungan anak. Komisi VIII DPR belum bisa memahami rencana penghematan anggaran yang diinstruksikan Presiden di Kemensos. 

Wakil ketua komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis mengatakan pemangkasan anggaran jangan sampai berdampak buruk bagi pencapaian kinerja, perluasan dan jangkauan program bagi kalangan fakir miskin, kaum disabilitas, dan bagi perlindungan anak. Menurut dia, Kemensos cukup krusial sehingga sebaiknya tidak dilakukan penghematan di sektor tersebut.

 "Seharusnya anggaran untuk mereka tidak perlu dikorbankan, karena ketiganya telah diamanahkan oleh Undang-undang untuk dilaksanakan,” kata Iskan di Jakarta, Rabu (19/10).

Selain pemotongan terhadap tiga kategori di atas, Kemensos juga berencana memotong anggaran untuk penanggulangan bencana, sebesar sekitar  50 persen. Padahal, berdasarkan data dari Badan Nasional Penganggulangan Bencana (BNPB), terdapat sekitar 300 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang rawan terjadinya bencana.