REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menilai, program-program pembangunan khususnya infrastruktur dan pengampunan pajak yang berjalan baik menjadi kesuksesan pemerintahan Jokowi setelah dua tahun berjalan. Namun begitu, ada beberapa sektor yang masih belum mengalami perbaikan.
Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang masih belum bergerak karena turunnya daya beli masyarakat menengah ke bawah. Selain itu, penegakan hukum dan ketahanan energi, menurutnya, juga belum maksimal.
"Pengampunan pajak targetnya sampai April atau Maret 2017 akan tercapai. Tapi, masalah ketahanan energi masih mengalami penurunan dari sebelumnya di peringkat 29 dunia, karena masih mengandalkan bahan baku fosil (BBM) di mana bahan baku fosil itu pasti akan habis," kata Agus di Gedung DPR, Kamis (20/10).
Agus melanjutkan, Indonesia harus mampu menguatkan energi terbarukan. Maka dari itu, pada minggu depan DPR akan mengadakan pertemuan some senior official meeting untuk membahas energi, agar energi panas bumi dapat diunggulkan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Terutama, untuk tenaga listrik, yang hingga saat ini masih sering bermasalah.
Khusus di bidang perekonomian, peningkatannya sangat ditentukan oleh daya beli masyarakat. "Kalau produk dalam negeri tidak bisa terkonsumsi, maka perusahaan-perusahaan industri dalam negeri bisa bangkrut dan PHK," ucap Agus.
