REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu mempertanyakan ketidakhadiran Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dalam rapat kerja perdana antara Kementerian ESDM dan Komisi VII. "Baiknya karena baru menjabat, harusnya kita berkenalan dulu dengan Menteri dan Wakil ESDM yang baru. Namun sayangnya wakil menteri tidak hadir hari ini," kata Gus Irawan di dalam ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ESDM Ignasius Jonan pun menjelaskan bahwa Arcandra Tahar sedang ada keperluan di luar kota yaitu di Padang, Sumatra Barat. Selanjutnya, isi dari raker tersebut adalah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan adanya pemotongan anggaran 2017 sebesar Rp 291,592 miliar dalam rapat kerja bersama dengan Komisi VII DPR RI di Ruang Rapat Komisi VII.
"Pemotongan ini dilakukan ketika kami baru bergabung dengan Kementerian ESDM, jadi kami terima dan kami yakin tidak akan menggangu kinerja yang dilakukan," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Sektor pertama yang dipangkas adalah pembangunan jaringan gas rumah tangga di Ditjen Migas yang dikurangi sejumlah 15.500 sambungan rumah tangga dari 69.200 menjadi 53.700. Nilai pengurangan anggarannya adalah Rp 1 miliar.
Kemudian pemangkasan kedua pada konverter kit nelayan, dipotong sebanyak 4.400 unit. Semula ada 28.400 unit menjadi 24.000 unit dengan pemangkasan tersebut senilai Rp 50 miliar.
Pemangkasan yang ketiga adalah tentang PLT Gasifikasi Batubara. PLTGB 3 MW di Kalimantan Selatan itu ditunda menjadi tahun 2018, sehingga memangkas anggaran Rp 49,7 miliar. Selanjutnya terkait dengan PLT sampah di Bekasi 1 MW masih ada penyesuaian teknologi, sehingga sementara dipangkas dengan senilai Rp 39, 291 miliar.
Pemangkasan lainnya adalah pada sektor penghematan belanja barang dan belanja modal pada unit-unit Kementerian ESDM. Penghematan pada biaya operasional serta pengadaan barang yang memangkas Rp 52,601 miliar.
