REPUBLIKA.CO.ID, SINGKAWANG -- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyatakan dukungannya agar kedaulatan pangan terwujud hingga tingkat desa. Komisi IV sudah komitmen terus mendorong bahwa kedaulatan pangan itu tidak cukup hanya nasional.
''Tapi juga mendorong agar setiap provinsi juga harus mandiri pangan, sampai ke tingkat desa," kata Daniel Johan saat kunjungan ke Singkawang, Kalimantan Barat, Ahad (23/10).
Daniel mengatakan pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Desa, sehingga melalui dana desa bisa terbentuk BUMdes seperti Bulog Mandiri. Tujuannya untuk memotong para tengkulak dan BUMdes Bulog Mandiri punya kekuatan membeli produk petani di desa dengan harga yang baik.
Sementara dari sisi produksi, Komisi IV akan meminta dukungan dari kementerian terkait. "Kalau kemandirian sudah sampai ke tingkat desa, maka kekuatan kedaulatan pangan akan kuat," ujar dia. Kalbar, kata Wakil Sekjen DPP PKB ini, juga harus mandiri bidang pangan terutama beras serta tidak dipasok dari daerah lain.
Sementara Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, mengaku cukup geram dengan potensi Kalimantan terutama Kalbar yang luar biasa. "Lahan sudah terlanjur lama dibiarkan, kurang dimaksimalkan," kata Amran. Akibatnya, Indonesia masih mengimpor produk pangan dari luar.
Ia juga kecewa ketika menemukan fakta bahwa ada dua ton bawang merah impor coba dimasukkan dari Malaysia di Entikong. "Ini kan memalukan," kata Amran di Singkawang. Dalam grand desain pangan, 30 tahun mendatang Indonesia disiapkan menjadi lumbung pangan dunia.
