REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA – Pelepasliaran orang utan ke alam terkendala oleh hutan ideal yang terbatas. Hal itu menjadi salah satu temuan Anggota Komisi IV DPR Taufiq R. Abdullah, usai meninjau pusat konservasi orangutan yang dikelola oleh Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) atau Yayasan BOS, di desa Nyaru Menteng, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (26/10).
Taufiq mengatakan hutan ideal untuk orang utan dilepasliar semakin sempit, karena banyaknya pembukaan lahan untuk kepentingan perkebunan. Di satu sisi, semakin banyaknya orangutan yang berhasil diselamatkan, karena habitatnya telah rusak. Hal ini menyebabkan banyaknya orang utan yang belum bisa dilepasliarkan, sehingga terlalu lama berada di tempat rehabilitasi.
“Problem yang mereka (Yayasan BOS) hadapi adalah bagaimana bisa melepasliarkan untuk orangutan yang sudah direhabilitasi, dan mereka harus kembali ke alam liar. Namun lahannya yang tidak ada. Tentu dalam hal ini Pemerintah harus melakukan upaya, bagaimana caranya menentukan lahan-lahan yang ada itu, sebagai tempat untuk melepasliarkan orangutan,” kata Taufiq.
Orang Utan Perlu Mendapat Penanganan Serius
Yayasan BOS merupakan organisasi non profit yang didedikasikan untuk konservasi orangutan dan habitatnya. Taufiq meminta kepada pemerintah agar tidak terjebak kepada aturan-aturan yang dibuatnya sendiri. Saat ini, kata dia pemerintah perlu segera menentukan area yang memang layak secara ilmiah untuk pelepasliaran orangutan. Diketahui, kawasan yang menjadi habitat untuk seekor orang utan adalah 100 hektare.
“Kalau memang tidak ada, ya tidak perlu 100 hektar. Mungkin sekian hektar dulu, mungkin 50 hektar untuk seekor orang utan dulu. Sebab kalau kita untuk mencapai apa yang ideal, jangan sampai malah tidak didapatkan semua. Jangan sampai sekian tahun orangutan dikekang, sehingga harus segera dilepaskan,” kata politisi F-PKB itu.
Ke depannya, ia akan mendorong kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera melakukan pemetaan, khususnya untuk penyelamatan orangutan. Jangan sampai orang utan terlalu dikekang atau berada di tempat rehabilitasi, karena belum adanya lahan untuk pelepasliaran.
Dia juga mengapreasi langkah-langkah Yayasan BOS dalam menyelamatkan salah satu satwa primata yang sudah cukup langka ini. Walaupun tidak mendapat bantuan dari Pemerintah, Yayasan BOS tetap melakukan upaya dalam menyelematkan kekayaan negara.
“Ini luar biasa. Jika ada partisipasi masyarakat seperti ini, didorong saja. Pemerintah tinggal memberikan fasilitasi yang memungkinkan, jadi tidak harus diambil alih oleh Pemerintah. Masyarakat mampu melakukan sesuatu dan itu mendukung bagi pembangunan negara, itu sangat bagus,” kata Taufiq.
