Pemerintah yang Diskreditkan Pendemo

Ahad , 06 Nov 2016, 10:17 WIB
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar (tengah) menunjukan foto kerusuhan demo 4 November saat menggelar jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (5/11).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar (tengah) menunjukan foto kerusuhan demo 4 November saat menggelar jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu (5/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VIII Sodiq Mujahid meyakini aksi damai pada 4 November lalu tidak ditunggangi oleh aktor politik manapun. Ia justru menduga pemerintahlah yang mencoba mendiskredikan pendemo. Pemerintah, lanjutnya, justru telah disusupi aktor politik tersebut.

''Kerusuhan terjadi karena mereka merasa diperlakukan tidak adil oleh presiden,'' kata Sodiq, saat dihubungi, Ahad (6/11).

Menurutnya, umat dengan susah payah datang dari berbagai pelosok dalam jumlah yang banyak. Tuntutan mereka memiliki dasar konstitusional, yang didukung juga oleh tokoh dan ulama. Tapi Presiden Jokowi tidak menemui pendemo. Sementara, Jokowi dengan mudah dan sering terima berbagai tamu -tamu di istana.

''Jadi tidak ada yang menunggangi. Tapi saya khawatir ada rekayasa internal untuk memancing kericuhan agar aparat dan pemerintah punya alasan diskreditkan para pendemo,'' ucapnya.

Ia mengatakan, gaya semacam itu seperti pengamnaan zaman orde baru yang selalu berusaha mencari kambing hitam. Bahkan, ia curiga pemerintah membuat setting untuk memicu kericuhan ditengah pendemo.