REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo menilai, untuk menurunkan 'tensi politik' dan memperjelas duduk persoalan, pemerintah sebaiknya mengungkap identitas aktor-aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November (4/11). Sebab, kata dia, tudingan Presiden Joko Widodo bahwa ada aktor politik yang menunggangi aksi damai itu membuat masyarakat terus bertanya-tanya.
"Masyarakat benar-benar dibuat binggung. Karena, baik Presiden Jokowi maupun mantan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) sama-sama hanya menyajikan teka-teki yang tidak mudah untuk diterka. Dan, teka-teki ini membuat suasana politik makin tidak menentu," kata Bambang, Ahad (6/11).
Pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengatakan, teka-teki itu mulai disajikan oleh Presiden Jokowi ketika Presiden mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Senin (31/10). Entah ada kaitannya atau tidak, SBY tiba-tiba menyambangi Menko Polhukam Wiranto pada Selasa (1/11) siang, dan malam harinya menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Di luar dugaan, lanjut dia, keesokan harinya atau Rabu (2/11), SBY menyelenggarakan konferensi pers di Cikeas. Menurut SBY, berbahaya jika ada informasi intelijen bahwa rencana aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) digerakkan atau didanai oleh pihak tertentu atau partai politik.
SBY juga berucap, kalau ada info atau analisis intelijen seperti itu, ia mengira berbahaya menuduh seseorang, kalangan, parpol, melakukan hal tersebut. Pertama, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kedua, menghina, rakyat bukan kelompok bayaran.
"Masyarakat binggung, mengapa SBY tiba-tiba begitu emosional terkait dengan rencana aksi damai 4 November itu. Apalagi, SBY juga tidak menyebut identitas pihak yang dituding membiayai aksi itu dan juga siapa yang menuduh," ucap dia.
Saat membuat pernyataan resmi pascaunjuk rasa 4 November, Presiden menegaskan, ada aktor politik yang memicu kerusuhan dalam aksi damai itu. Pernyataan Presiden ini tentu saja memunculkan pertanyaan di ruang publik. Sehingga, Bamsoet menuturkan, masyarakat penasaran dan ingin tahu siapa yang dituding presiden.
"Bukankah negara kita negara hukum? Kita punya banyak pasal untuk bisa menjerat siapa pun yg diduga menyebar kebohongan, fitnah, melakukan provokasi, makar dan lain-lain. Jadi, baik SBY maupun Jokowi bisa menempuh jalur hukum," ujarnya.
