REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Anggota Komisi V DPR Agati Sulie Mahyudin meminta pemerintah pusat khususnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membantu penataan pemukiman kumuh kawasan Mendawai, Palangka Raya. Menurut dia, anggaran daerah atau APBD tidak mungkin cukup untuk menata kawasan tersebut.
"Karena itu kami berharap pemerintah pusat untuk membantu meningkatkan kualitas pemukiman daerah kumuh tersebut. Sekaligus dapat mengangkat mereka ke kehidupan yang lebih baik,” ujar Agati ketika bersama Tim Kunker Komisi V DPR mengunjungi kawasan Mendawai, Palangka Raya baru-baru ini.
Dia mengatakan, di kawasan Mendawai seperti danau cocoknya untuk pengembangan keramba. Namun ada sekitar 1.000 rumah sudah dibangun perumahan dengan berbagai fasilitas yang terbatas. “Mereka sangat tidak layak untuk tinggal disana, selain bekas rawa juga tidak memenuhi kesehatan. Sementara jika dipindah sepertinya tidak mungkin sebab sudah tinggal turun temurun,” ungkap Agati.
Salah satu solusi adalah membantu mereka dengan merehab rumah dan memperbaiki infrastruktur serta membantu mereka dalam bidang perekonomian, kesehatan dan pendidikan. Ia menyambut baik di lokasi itu sudah ada PAUD, SD maupun SMP dengan harapan tidak ada lagi pemukiman kumuh. Tim Komisi V mengapresiasi pemerintah yang sudah melakukan peremajaan perumahan di lokasi ini.
Ketua Tim Kunker Lasarus saat peninjauan ke lokasi ini berharap agar rumah-rumah yang tidak layak huni dari keluarga tidak mampu agar dilaporkan ke Kemen PU-PR agar dibantu secara cuma-cuma.
