DPR RI - Republika.co.id

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI, Rahayu Saraswati, mempertanyakan komitmen pemerintah dalam bentuk anggaran untuk perlindungan anak. Ia mencontohkan, kementerian/lembaga yang menangani korban anak, tidak didukung anggaran yang sesuai.

"Saya selalu menyampaikan, Perppu-nya bisa kelihatan sebaik mungkin dan luar biasa dengan hukuman seberat-beratnya untuk pelaku kekerasan terhadap anak. Namun, mana dukungan anggarannya," kata Rahayu dalam Konferensi Nasional Perlindungan Anak 2016 di Jakarta, Senin (21/11).

Ia mengatakan Kementerian Keuangan (Kemkeu) dan Bappenas yang bertugas merancang anggaran, tidak setuju apabila bujet untuk Kementerian PPPA dan Kemsos terlalu tinggi. Tahun lalu Komisi VIII memperjuangkan anggaran untuk Kemen PPPA sebesar Rp 1 triliun. Jumlah tersebut belum seberapa jika dibanding dengan anggaran Kemsos sebesar Rp 22 triliun.

"Karena alasannya masih kluster III, kementerian koordinator, sehingga Kementerian PPPA anggarannya hanya Rp 500an miliar," katanya.

1	Anggota DPR Jadi Komut BUMN, Stafsus BUMN: Sudah Mundur
2	DPR Minta Kemendikbudristek Perbaiki Tata Kelola Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Tinggi
3	DPR RI Minta Tapera Terafiliasi dengan Himbara
4	Legislator: Jangan Sampai Banyak Kementerian, Tapi Koordinasinya Berantakan
5	Legislator Prihatin Penurunan Angka Prevalensi Stunting Masih Rendah
6	Innalillahi, Anggota DPR Gus Aam Meninggal Dunia Saat Kunjungan Kerja
7	DPR Minta Pemerintah Lakukan Upaya Redam Konflik di Timur Tengah
8	Komisi VIII DPR RI Dorong Penguatan Mitigasi di Daerah Rawan Bencana
9	Komisi I Minta Pemerintah Proaktif untuk Deeskalasi Konflik Timur Tengah
10	Komisi I Minta Pemerintah Deeskalasi Konflik Timur Tengah Cegah Perang

DPR Pantau Pelaksanaan Undang-Undang Keistimewaan di Yogyakarta

Komisi XI: Tax Ratio Indonesia Masih Rendah

Ahok Ngaku Sadar dan Janji Perbaiki Sikap

Rapat Perdana Pansus RUU Pemilu

DPR: Penegakan Hukum Masih Jauh dari Harapan