REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Juliari Batubara menginginkan pemerintah benar-benar membenahi kinerja Balai Latihan Kerja (BLK). Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi UMKM.
"Pembenahan BLK masih jadi PR besar kita di daerah," kata Juliari Batubara yang juga menjabat sebagai Ketua Panja Masyarakat Ekonomi ASEAN BKSAP, Kamis (24/11).
Menurut politisi PDIP itu, banyak UMKM yang masih dibelit masalah antara lain dari persoalan SDM hingga pendanaan di tengah kompetisi dalam pemberlakuan MEA. Padahal, dia mengingatkan bahwa UMKM merupakan kunci dari ketahanan ekonomi nasional sedangkan permasalahan yang ditemui di banyak daerah relatif seragam.
Untuk itu, kata dia, pembenahan BLK di berbagai daerah harus dimaksimalkan untuk melahirkan SDM berkualitas sehingga dapat melahirkan pula UMKM yang berdaya saing.
Sebagaimana diwartakan, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendukung penguatan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dinilai dapat membantu pelaku usaha kecil dan menengah untuk berkembang. "Kami dukung penguatan KPPU. Selama ini KPPU ini kayak macan ompong. Dia tahu ada kesalahan di mana, tapi tidak bisa menindak apa-apa," kata Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia.
Akibatnya, menurut Bahlil Lahadalia, KPPU yang masih kurang kuat itu membuat terjadinya fenomena praktik usaha yang tidak sehat berkembang dengan pesat di berbagai daerah. Bahlil mengatakan bahwa praktik usaha tidak sehat berkembang pesat mulai dari kartel, monopoli dan sebagainya. Sedangkan praktik konglomerasi malah memperkuat dugaan monopoli yang kian massif sehingga UKM sukar tumbuh menjadi besar dan kuat.
"Praktik monopoli ini membuat UKM kita terberangus, dibonsai sedemikian rupa," ujar Bahlil.
