REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyesalkan pencabutan subsidi listrik oleh pemerintah. Menurut dia, ini sangat ironis di tengah penggunaan energi batubara yang sangat murah oleh PLN dalam memproduksi listrik. Apalagi, Indonesia kaya dengan energi geothermal (panas bumi) yang hingga kini belum termanfaatkan dengan maksimal.
Dia mengatakan dengan menggunakan energi batubara mestinya harga listrik bisa diturunkan 70-80 persen, karena ongkos produksi PLN lebih murah. “Ini sebenarnya ironis, mengapa malah jadi naik. Bahkan, menghilangkan subsidi. Subsidi silang mestinya bisa dilakukan PLN dengan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan,” ujar Bambang.
Yang paling terkena dampaknya, kata dia, adalah rakyat kecil dan sektor UMKM. Dengan kenaikan ini dipastikan UMKM akan menaikkan harga produknya, karena listrik jadi sumber daya penting dalam produksi. Akibatnya, daya beli masyarakat terhadap produk UMKM juga merosot.
“Padahal, UMKM diharapkan mampu mendukung ekonomi kerakyatan atau ikut menumbuhkan perekonomian nasional,” ujar dia.
Seperti diketahui, pemerintah telah memperluas pencabutan subsidi listrik dari semula untuk pelanggan golongan 1.300 volt ampere (VA) ke atas, kini merambah ke golongan tarif 900 VA. Rencananya, kenaikan tarif listrik bagi golongan pelanggan 900 VA dilakukan secara bertahap selama tiga kali, mulai Januari, Maret, dan Mei 2017. Masing-masing kenaikannya sebesar 32 persen.
Pada Januari 2017, tarif listrik akan naik dari sebelumnya Rp 585 per KWh menjadi Rp 774 per KWh per Januari. Tarif akan terus meningkat menjadi Rp 1.023 per KWh pada Maret dan menjadi Rp 1.352 per KWh pada Mei.
