REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saleh Partaonan Daulay, wakil ketua komisi IX DPR RI menyayangkan musibah speedboat terbalik yang menewaskan tujuh orang meninggal dan enam lainnya hilang. Karena musibah ini terjadi untuk yang kesekian kalinya.
Ia juga sangat menyesalkan pemerintah belum melakukan langkah-langkah pencegahan. Saleh mengatakan musibah ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap TKI.
"Pemerintah tahu masalah ini. Kalau mau, tinggal datang aja ke tempat-tempat penampungan itu. Lalu, diuruskan semua dokumennya. Saya kira tidak sulit lagi, sebab pemerintah Malaysia saat ini sedang memiliki program pemutihan. Ini yang mesti dimanfaatkan," kata Saleh, Jumat (10/2).
Saleh mengatakan, sebagian besar TKI itu mencoba mencari jalan lain. Kalau mengurus dokumen resmi, kata Saleh, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, butuh waktu untuk memprosesnya.
Oleh karena itulah, Saleh melanjutkan, komisi IX DPR RI mendesak BNP2TKI bersama instansi lain untuk mengurus TKI yang bermasalah. Saat ini, mereka masih berada di Malaysia untuk menunggu kepulangan ke tanah air.
"Karena dokumennya bermasalah, mereka banyak yang bersembunyi di tempat-tempat penampungan," lanjut Saleh.
Menurut laporan yang diterima, Saleh mengatakan karamnya kapal TKI tersebut disebabkan mereka ingin kembali ke tanah air melalui jalur tidak resmi. Karena dokumen keimigrasian para TKI itu tidak lengkap dan banyak yang sudah tidak berlaku.
"Dalam rapat sengan BNP2TKI kemarin, ini merupakan salah satu masalah yang banyak dipersoalkan komisi IX. Komisi IX dengan tegas mendesak agar pemerintah mencari solusi agar musibah ini tidak terulang," katanya.
