REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon mengaku belum mendapatkan pemberitahuan akan adanya aksi 212 jilid dua di Kompleks Parlemen, pada Selasa (21/2) besok. Disamping itu, Fadli Zon juga belum mendapatkan permintaan pemberitahuan secara resmi dari massa 212 soal rencana menemui pimpinan DPR RI. 

Namun, apabila ada permintaan kepada dirinya untuk menemui massa, dia tidak akan menolaknya. Apalagi DPR RI merupakan lembaga yang menerima aspirasi masyarakat. "Kalau ada demonstrasi dan ada perwakilan pasti kita temui, karena itu tugas konstitusional. Tapi sejauh ini belum ada permintaan. Yang paling penting dilakukan dengan tertib, saya kira itu yang paling penting. Saya kira DPR yang menerima aspirasi masyarakat," kata Fadli Zon, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (21/2).

Kemudian terkait rencana para demonstrasi menunaikan shalat Subuh berjamaah, Fadli Zon mengimbau agar shalat itu dilakukan di masjid sekitar gedung DPR RI bukan di dalam Kompleks Parlemen. Namun, Fadli belum mengetahui seperti apa teknis aksi demontrasi yang diikuti oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi lainnya. "Shalat harusnya di masjid sekitar sini saja. Saya enggak tahu detailnya sejauh ini, saya mengikuti di media," katanya.

Salah satu tuntutan pada aksi 212 jilid dua adalah meminta agar pemerintah mencopot Pejawat Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya. Terkait tuntutan itu, politikus Partai Gerindra sependapat dengan tuntutan para demonstrasi tersebut. Mengingat saat ini sudah seharusnya Ahok diberhentikan karena yurisprudensi sudah ada. 

Bahkan di dalam undang-undang mengatakan demikian. “Kalau masalah interpretasi kan bisa dibuat tergantung berpihak mana tapi masa ada terdakwa mau jadi gubernur bagaimana mau menjalankan,” katanya.