REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly, menilai pemerintah perlu lebih riil dalam mengatasi persoalan ketimpangan. Terutama, persoalan yang menyangkut kesenjangan tingkat perekonomian antardaerah.
''Seharusnya peran pemerintah untuk bisa lebih riil mengatasi persoalan ketimpangan antar daerah, khususnya pemerataan bagi hasil ke daerah lain dengan diatur oleh pemerintah pusat,'' kata Junaidi Auly dalam rilis di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, ada lima hal yang menjadi penyebab ketimpangan ekonomi antardaerah. Yaitu adanya perbedaan sumber daya alam, kondisi demografis, serta kurang lancarnya logistik dan jasa. Dua penyebab lainnya yakni konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah dan alokasi investasi.
Politikus PKS itu menyebutkan ada dua faktor yang sudah menjadi bawaan yaitu kondisi demografis dan sumber daya alam. Dengan demikian, diharapkan pemerintah juga dapat jeli untuk memberikan solusi terkait persoalan ketimpangan antardaerah tersebut.
Sebelumnya Lembaga Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai penurunan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau rasio gini belum menunjukkan perbaikan pemerataan kesejahteraan yang ideal, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat golongan bawah sehingga masuk ke kategori menengah. Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan bahwa penyempitan ketimpangan lebih banyak didorong oleh penurunan 20 persen golongan berpengeluaran tertinggi.
Pada bulan September 2015, sebanyak 20 persen golongan berpengeluaran tertinggi mencapai 47,85 persen dari total pengeluaran penduduk. Namun, pada bulan September 2016, turun 1,29 persen menjadi 46,56 persen. Sementara itu, 40 persen golongan berpengeluaran terendah hanya berkurang 0,34 persen, dari 17,45 persen pada bulan September 2015 menjadi 17,11 persen pada bulan September 2016.
"Dengan kata lain, kelompok masyarakat ekonomi lemah sebenarnya belum terlalu banyak berubah kesejahteraannya, hanya golongan kaya yang lebih banyak menurun pengeluarannya," kata Faisal.
