REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar mempertanyakan kebijakan Perum Bulog mengakuisisi saham PT. GMM sebesar 70 persen yang dinilai tidak strategis dan berpotensi merugikan negara. Sebab, akuisisi dilakukan dengan tidak membeli saham 100 persen.
"PT GMM yang diakuisisi itu otomatis akan menjadi anak perusahaan Bulog. Jadi, kenapa akuisisi hanya 70 persen saham, berarti ada sisa saham 30 persen yang dimiliki selain Bulog," kata Nasril lewat rilis yang diterima Republika.co.id, Ahad (26/2).
Ia merasa, sangat berbahaya bila akuisisi perusahaan swasta oleh Bulog dilakukan cuma 70 persen, karena ada 30 persen yang dikuasai perorangan atau kelompok tertentu. Menurut Nasril, akan ada orang yang menikmati keuntungan besar dari kebijakan akuisisi ini.
"Sebab, dengan keistimewaannya Bulog itu BUMN yang duduk manis saja untung," ujar Nasril.
Pemerintah Targetkan tak Ada Impor Gula pada 2019
Bulog, lanjut Nasril, setiap tahun mendapatkan kewenangan istimewa dari pemerintah untuk tidak melakukan impor gula. Selain itu, Bulog diberikan previlege mengimpor bahan baku kebutuhan pokok nasional lain, dan tentu mendapat bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari APBN.
Itu berarti, pemilik saham 30 persen bisa menikmati keuntungan pasti yang diperoleh Perub Bulog setiap tahun. Politisi PAN ini mengusulkan, harus ada audit atas kebijakan akuisisi tersebut, terutama dari Badan Pemeriksaan Keuangandengan melibatkan pemegang kebijakan terkait.
"Kita khawatir ada yang mengeksploitasi Bulog demi keuntungan tertentu, jika ini terjadi, maka yang dirugikan ujung-ujung bangsa dan negara karena Bulog itu BUMN yang memegang hak monpoli komoditas tertentu," kata Nasril.
Sebelumnya, Direktur Keuangan Perum Bulog Iryanto mengungkapkan, ada dana Rp 77 miliar yang harus dirogoh Bulog dari kas internal untuk dapat mengakuisisi PT. GMM. Menurut Iryanto, akuisisi menjadi momentum untuk memperkuat Bulog menjadi stabilisator harga gula nasional.
