REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Sjaifudian meminta masyarakat tidak khawatir soal KTP-el. Dia mengakui hingga saat masih banyak terjadi kekurangan blangko Kartu Tanpa Penduduk (KTP) Elektronik di berbagai daerah. Banyak masyarakat yang sudah merekam KTP-el, tapi sudah berbulan-bulan belum kunjung jadi. Terkait itu, Hetifah memberikan empat catatan agar dapat diketahui oleh masyarakat.
"Pertama, terkait terlambatnya pencetakan blangko KTP-el, Pemerintah telah menyampaikan bahwa proses lelang pengadaan blangko E-KTP pada awal Februari 2017 memang mengalami kegagalan," ujar dia, Kamis (2/3).
Namun, kata Hetifah lelang ulang akhir Februari 2017 sudah dapat diselesaikan, sehingga awal Maret 2017, pemenang lelang sudah bisa ditetapkan. Maka dapat diharapkan pekan ketiga bulan Maret ini sebanyak 7 juta blangko sudah siap didistribusikan ke daerah yang memerlukan.
DPR: Dana Pusat untuk Papua Harus Dikelola dengan Baik
Catatan kedua, Hetifah mendorong seluruh Pemirintah Daerah (Pemda) agar menyampaikan data yang akurat berapa jumlah kekurangan blangko KTP-el kepada Ditjen Dukcapil Kementrian Dalam Negeri sehingga mereka dapat mendistribusi blangko sesuai kebutuhan masing-masing daerah. "Ada yang butuh sedikit, ada yang butuh jauh lebih banyak," kata dia.
Kemudian, DPR sudah menyetujui anggaran tahun 2017 sebesar Rp 367 miliar untuk pengadaan KTP-el dan dana DAK non fisik khusus kependudukan sebesar Rp 750 miliar. Dengan dana ini Pemerintah akan menyediakan 25,9 juta keping blangko KTP-el. Juga diharapkan Pemda bisa lebih pro-aktif melakukan pendataan dan perekaman.
Catatan terakhir, masyarakat bisa menanyakan dan mengadukan masalah terkait proses pembuatan E-KTP. Pemerintah sudah membuka saluran pengaduan melalui Dukcapil. Menurut Hetifah, pihaknya di DPR juga siap menyalurkan pengaduan masyarakat supaya keluhan-keluhan sekecil apapun segera direspons oleh Pemerintah.
