REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI menghadiri undangan pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta seluruh pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3). Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan dalam pertemuan dibahas mengenai pemerataan ekonomi.
"Kita tahu bahwa Bank Dunia membuat laporan terkait ketimpangan yang luar biasa di masyarakat Indonesia, meskipun angka gini koefisien masih di kisaran 0,4, tetapi kalau kita breakdown, misalnya dalam kepemilikan lahan, itu bisa mencapai 0,74,” kata Fadli Zon.
Menurut dia, hal itu menandakan bahwa kekayaan Indonesia hanya dikuasai oleh segelintir orang. Sehingga dalam pertemuan itu dibahas terkait rencana Pemerintah untuk melakukan reforma agraria dan redistribusi aset.
“Saya kira tadi juga Presiden menyebut new economic policy dan affirmative action. Saya kira ini bagus sekali kalau Presiden mau melaksanakan new economic policy, seperti yang terjadi di Malaysia. Malaysia relatif cukup berhasil. Kalau ini akan dilakukan, kita dukung. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar wacana,” kata Fadli.
Fadli menambahkan, reforma agraria itu akan dilaksanakan dengan membagikan lahan seluas 12,7 juta hektar yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan, dan 9 juta hektar lahan yang ada di Buku Badan Pertahanan Nasional (BPN).
“Berarti hampir sekitar 20 juta hektar tanah yang akan dibagi kepada rakyat. Benar atau tidak ini, jangan sampai sekedar wacana. Kalau benar, tentu kita dukung. Karena land distribution dan reforma agraria ini sangat penting. Permasalahannya, ini jangan hanya sekedar di angka dan rencana,” harap politikus asal dapil Jawa Barat itu.
