REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana mengeluarkan peraturan mewajibkan setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memiliki satu nozzle (selang) bahan bakar gas (BBG). Anggota Komisi VII DPR RI, Dito Ganinduto berharap pemerintah membuat perencanaan matang terkait kebijakan tersebut.
Dito meminta pemerintah memastikan adanya suplai gas untuk SPBU-SPBU yang dipakai. Kemudian, perlu dipetakan di daerah mana saja pelanggan banyak memakai BBG.
"Saya kira harus dibikin maping di daerah mana saja, kapan diwajibkan SPBU mempunyai nozzle untuk BBG," kata politikus partai Golkar ini saat dihubunngi Republika.co.id, di Jakarta, pada Senin (20/3).
Menurut Dito, tidak semua tempat di tanah air memiliki pasar BBG. Ia mencotohkan daerah ujung seperti di Kalimantan Utara tidak ada pengguna gas untuk kendaraan warga.
"Tidak ujug-ujug semua SPBU ada nozzle juga," ujarnya.
Ia melanjutkan, karena harga konverter kit yang mahal, menurutnya pemrintah perlu memberi insentif terutama kepada angkutan umum. Sebab dengan cara itu bisa mengundang ketertarikan orang beralih dari BBM ke BBG.
"Lebih mahal harus beli konverternya, service juga," tutur Dito.
