REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI meminta Parlemen Bahrain untuk segera membuka kantor kedutaan besar Bahrain di Indonesia. Selama ini Kedutaan Bahrain masih berkantor di Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Indonesia. Padahal, Kedutaan Indonesia sudah membuka kantor kedutaan di Bahrain sejak tahun 2015 lalu.
“Karena kalau kita hanya mengatakan hanya di dalam MoU saja untuk mengadakan investasi energi, ekonomi, industri, dan sebagainya. Kalau tidak ada kedutaannya bagaimana kita bisa mempercepat itu. Kedutaan itu penting,” kata Anggota BKSAP Itet Sumarijanto saat menerima kunjungan Parlemen Bahrain di Gedung DPR, Kamis (30/3).
Sebelumnya, Ketua DPR RI bersama Parlemen Bahrain menandatangani nota kesepahaman di berbagai bidang, khususnya ekonomi melalui investasi di bidang energi. Bahrain adalah mitra strategis Indonesia di kawasan Teluk Arab. Bahrain dapat menjadikan Indonesia sebagai mitra strategisnya di kawasan ASEAN yang sejak januari 2016 telah memberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), sebagai entry point pasar tunggal ASEAN.
DPR dan Parlemen Bahrain Perkuat Kerja Sama Berbagai Bidang
“Keberadaan Kedutaan itu penting karena harus sejalan dengan kerjasama sehingga keduanya bisa saling berkesinambungan dengan mudah,” kata dia.
Selain itu, politikus PDIP ini juga mengusulkan agar Bahrain meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia tidak hanya di bidang energi tetapi juga di sektor pariwisata atau fashion Muslim. Terlebih lagi, sejak tahun 2016, Indonesia telah memberikan kebijakan bebas visa bagi warga Bahrain.
Sementara, Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, dapat menjadi kiblat fashion bagi negara muslim di Timur Tengah. “Fashion pakaian kita cukup menarik, kenapa tidak coba dikembangkan di Bahrain,” kata dia.
Terkait hal itu, Ketua Parlemen Bahrain H.E. Ahmed bin Ebrahim Rashid Al Mulla mengatakan telah menyampaikan surat permohanan ke pemerintah Indonesia dan akan segera memproses hal tersebut. Saat ini, kata dia, pemerintah Bahrain sedang fokus dalam pengamanan terorisme yang sedang melanda negaranya belakangan ini.
"Selain itu, urusan administrasi antar kedua negara cukup memakan waktu yang lama sehingga memperlambat proses pembukaan kedutaan,” katanya.
