REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI mengecam keras serangan senjata kimia di Suriah. Serangan yang terjadi di kawasan Khan Sheikhoun Suriah itu menewaskan sedikitnya 58 orang dengan 11 diantaranya anak-anak.
"Ini jelas serangan biadab yang secara sengaja menyasar rakyat sipil terlebih dilakukan dengan senjata kimia,” kata anggota Komisi I DPR RI Sukamta, Kamis (6/4).
Menurut Sukamta yang juga Ketua Badan Pembinaan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini, perang Suriah telah bergerak ke arah yang semakin buram dengan kehadiran Rusia setelah sebelumnya Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa dan Timur Tengah terlibat dalam konflik tersebut. Kehadiran berbagai negara ke Suriah tersebut tidak dalam motif misi perdamaian, tetapi dalam kerangka membantu secara militer ke berbagai faksi yang bertikai.
"Hal itulah yang membuat Suriah terus bergejolak," ucap dia. Sukamta memandang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu segera menggelar sidang Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengambil langkah-langkah darurat melakukan investigasi terhadap penggunaan senjata kimia tersebut.
“Perlu diungkap secara jelas siapa pelaku kekejian dengan senjata kimia ini dan dihadapkan ke mahkamah internasional," ujar Sukamta.
Menurut dia, juga perlu dilakukan sidang Majelis Umum PBB untuk membuat resolusi penghentian konflik di Suriah. Dengan korban jiwa lebih dari 200 ribu jiwa dan lebih dari 4,5 juta menjadi pengungsi, Suriah merupakan tragedi kemanusiaan terburuk dalam era modern.
“Jika konflik tidak dihentikan, maka pelanggaran demi pelanggaran akan terus dilakukan dengan korban sipil terus berjatuhan,” kata Sukamta.
Oleh sebab itu, Sukamta berharap, Pemerintah Indonesia dapat berperan lebih aktif menggalang dukungan berbagai negara untuk untuk penghentian konflik di Suriah. Secara khusus, Indonesia harus ikut mendesak PBB untuk selenggarakan Sidang Umum dengan agenda penghentian konflik di Suriah.
