REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, menyoroti permasalahan tingkat kesejahteraan nelayan tradisional yang dinilai masih memprihatinkan dalam rangka memperingati Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap 6 April.
"Meskipun pada akhir 2015, KKP mengklaim kesejahteraan nelayan membaik dengan alasan Nilai Tukar Nelayan meningkat dari 104 di tahun 2014 menjadi 106 tahun 2015, namun 2016 banyak pihak mengatakan bahwa kesejahteraan nelayan pada tataran yang terpuruk," kata Andi Akmal Pasluddin dalam pernyataan menyambut Hari Nelayan Nasional di Jakarta, Kamis.
Politisi PKS ini menguraikan bahwa DPR dengan segenap upaya memberikan porsi APBN di tiap tahunnya untuk program kesejahteraan nelayan, persetujuan penambahan anggaran bantuan kapal, alat tangkap ikan di laut dan program pelepasan benih ikan. Namun pada kenyataannya, lanjutnya, realisasi bantuan kapal baik prosedur dan jumlah tiap daerah pusat nelayan masih perlu banyak evaluasi.
"Bahkan program asuransi yang sulit dan banyaknya keluhan para nelayan pada sulitnya persyaratan pengajuan bantuan kapal, turut menghambat terealisasinya program KKP yang berbasis kesejahteraan masyarakat nelayan," jelas anggota Badan Anggaran DPR ini.
Untuk itu, ujar dia, diharapkan Hari Nelayan Nasional ini dapat dijadikan sebagai momentum pemerintah bagi nelayan tradisional Republik Indonesia untuk berdaulat memanfaatkan hasil laut dari kawasan perairan nasional.
Nelayan kecil, lanjut Andi, tidak dapat berdiri sendiri karena keterbatasan sumber daya. Sehingga hanya dengan campur tangan pemerintah, segala upaya kesejahteraan nelayan kecil dapat terwujud.
