REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran untuk pengembangan pertanian di Kabuptaen Humbang Hasudutan, Sumaera Utara, minim. Padahal, potensi pertanian di kabupaten baru ini sangat prospektif.
Ketua Komisi VI DPR RI Edhy Prabowo mengatakan Kabupaten Humbang Hasundutan hanya mendapatkan dana sekitar Rp 400 juta dari untuk pertanian. Dia menilai dana itu tidak cukup untuk program pengembangan pertanian dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
DPR meyakini peningkatan anggaran pertanian akan membuat kabupaten yang terbentuk pada 2003 ini berkembang. Perekonomian daerah juga akan meningkat. "Kami melihat ada potensi besar di sektor pertanian,” kata Edhy dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (4/5).
Persoalan di Humbang Hasundutan tidak hanya anggaran yang kurang. Edhy juga menyoroti daya serap anggaran pertanian di kabupaten yang baru tersebut juga tak luput dari pantauan Komisi IV DPR.
Dia menjelaskan sarana dan prasarana di daerah itu juga tidak memadai untuk meningkatkan produk dan produktivitas masyarakat dalam bercocok tanam. Permasalahan sarana dan prasarana ini berimbas pada banyaknya lahan tidur yang belum disentuh.
Persoalan lainnya, yaitu kurangnya distribusi pupuk dari pemerintah. "Masalah pemasaran hasil pertanian para petani juga masih rendah," kata Edhy.
Edhy pun berjanji untuk mendiskusikan permasalahan tersebut dengan pemerintah pusat pada pembahasan APBN-P. "Kami akan langsung sampaikan permasalahan ini ke pemerintah, agar cepat diselesaikan," kata dia.
Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja Komisi IV ke Kabupaten Humbang Hasudutan, Sumatra Utara, pada Selasa (2/5). Edhy mengatakan DPR RI mengkhususkan datang langsung ke Kabupaten Humbang Hasundutan untuk melihat percontohan penyerapan alokasi anggaran di salah satu kabupaten termuda di Sumatra Utara.
Jika nantinya pemerintah pusat dapat membantu persoalan yang ada di daerah ini maka Humbang Hasundutan dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain. "Khususnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat," ujar Edhy.
Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor berharap adanya perhatian khusus dari DPR mengenai alokasi APBN-P. "Anggaran yang diterima sebesar Rp 433.829.000 untuk sektor pertanian. Kami berharap, ada perhatian khusus saat pembahasan APBN-P, agar kami bisa meningkatkan sarana prasaran guna mengembangkan sektor pertanian," kata dia.
Dia menambahkan, Humbang Hasundutan memiliki potensi pertanian yang baik tetapi masyarakat setempat belum sepenuhnya menikmati dari hasil komoditas pertaniannya. Dosmar berharap, Komisi IV DPR dapat membantu pengalokasian anggaran pertanian yang lebih memadai.
Para anggota Komisi IV DPR yang turut mendampingi Edhy ke Kabupaten Humbang Husudutan, yaitu Effendi Sianipar (F-PDI Perjuangan), Mindo Sianipar (F-PDI Perjuangan), Ono Surono (F-PDI Perjuangan), Andi Nawir (F-Gerindra), OO Sutisna (F-Gerindra), Endro Hermono (F-Gerndra), Syofwatillah Mohzaib (F- Partai Demokrat), Eko Hendro Purnomo (F-PAN), Cucun Ahmad Syansurijal (F-PKB), Hermanto (F-PKS), Hamdani (F-Nasdem), dan Lalu Gede Syamsul Mujahidin (F-Hanura).
