REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi V DPR RI menyatakan persoalan utama di Provinsi Kalimantan Utara tidak hanya pembangunan infrastruktur di Kaltara yang masih menjadi pekerjaan rumah besar. Hal lain yang perlu menjadi perhatian, yaitu penanganan bencana dan rusaknya jalan di Kaltara.
Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Bina Marga agar segera memacu pembangunan infrastruktur di desa sekaligus membangun pos-pos terpadu di setiap desa untuk mengantisipasi bencana. Respons cepat penting untuk menjaga stabilitas pembangunan yang sedang berjalan.
"Respons cepat atau quick respont pemerintah dibutuhkan dengan menempatkan para inspektur jalan yang siap setiap saat," kata Hamka melalui siaran pers yang diterima Republika.co.id, Kamis (4/5).
Hamka mengatakan antisipasi bencana tidak boleh bekerja seperti pemadam kebakaran yang bertindak ketika ada kebakaran. Ancaman longsor harus diperhitungkan sejak awal musim hujan.
"Lebih bagus prepare, dari awal dilihat apa yang akan terjadi di situ. Kontrol terus, jangan saling menyalahkan atas kejadian-kejadian atau kecelakaan," seru politisi Golkar tersebut.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Hanura Djonny Rolindrawan (F-Hanura) mendukung adanya pos-pos penanggulangan bencana. Menurut dia, ini penting mengingat dampak yang disebabkan oleh bencana cukup menyusahkan masyarakat.
"Ketika terjadi longsor dan memutus akses jalan, mungkin bisa sampai dua minggu jalan tak bisa dilalui. Itu mengganggu perekonomian masyarakat," kata Djonny.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo juga meminta pihak Bina Marga dan Pekerjaan Umum untuk melakukan inspeksi jalan secara rutin dan sungguh-sungguh. Musuh utama jalan, yaitu hujan yang selalu membuat rusak dan longsor.
"Nah kesiapan tim teknis dari teman-teman Bina Marga itu penting. Oleh karena itu, mengetahui secara dini ada longsoran sangat penting," kata politikus PKS ini.
Sigit mengatakan Pemerintah Provinsi Kaltara menerapkan contract long segment untuk perbaikan jalan. Dia berharap ini tidak mnjadi penghambat memperbaiki jalan yang rusak dan longsor dalam skala kecil.
Sigit menuturkan adanya contract long segmen dapat dengan teliti dan detail menyelesaikan persoalan seperti jalan rusak atau jalan berpotensi longsor. "Agar sigap untuk segera diatasi dan tidak semakin banyak di masa mendatang," kata dia.
Komisi V DPR RI mengirimkan delegasi untuk meninjau infrastuktur Kaltara pada 2-5 Mei 2017. Sigit yang memimpin delegasi tersebut ditemani oleh delapan anggota Komisi V DPR RI lainnya. Turut hadir dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Tarakan ini Sadarestuwati (F-PDIP), Hamka B. Kady, Agati Sulie Mahyudin (F-PG), Ade Rezki Pratama, Andi Iwan Darmawan Aras (F-Gerindra), Hanna Gayatri, Syahrulan Pua Sawa (F-PAN), dan Capt. Djoni Rolindrawan (F-Hanura).
