Parlemen Afrika Selatan Pelajari Sistem Pendidikan Indonesia

Rabu , 12 Jul 2017, 16:53 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.
Foto: Humas DPR RI
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X DPR RI bertemu dengan delegasi Parlemen Afrika Selatan. Para delegasi ingin mempelajari sistem pendidikan dan masalah sosial yang terkait dengan HIV/AIDS.

Salah satu berita baik tentang Indonesia yang sampai ke Afrika Selatan yaitu tentang bidang pendidikan. "Oleh karenanya sebagai negara yang lebih kecil dan dengan usia pelaksanaan demokrasi yang lebih pendek dibandingkan Indonesia, Afrika Selatan ingin mendapatkan masukan dan pandangan mengenai dunia pendidikan yang ada di Indonesia,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih Fikri dalam keterangan tetulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (12/7).

Fikri mengatakan, delegasi Parlemen Afrika Selatan juga menggali informasi tentang regulasi yang mengatur masalah pendidikan dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas yang ada di Indonesia. Seperti diketahui bahwa di Indonesia telah terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Para delegasi menanyakan apakah semua regulasi tentang itu sudah dibuat. "Saya katakan kepada mereka bahwa dalam dua tahun ini kita dalam tahap penyesuaian untuk mengakomodasi pendidikan dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas,” kata Fikri.

 

Selain membicarakan tentang pendidikan secara umum, banyak hal lain yang juga di dialogkan, terutama mengenai masalah regulasi, pelaksanaan fungsi anggaran, dan pengawasan DPR. Delegasi juga sempat  menanyakan apakah ada pendidikan yang mengakibatkan rendahnya penularan penyakit HIV/AIDS di Indonesia. “Memang ada pendekatan pendidikan yang bersifat preventif atau pencegahan, sinergi antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian terkait lainnya yang membuat persoalan HIV/AIDS di Indonesia jauh lebih rendah daripada di Afrika Selatan,” ujarnya.

 

Fikri menyebut apa yang baik dari masing-masing negara dapat dijadikan bahan pelajaran. Perkembangan perbaikan pembangunan tidak hanya berhenti di meja parlemen, tetapi harus ditindaklanjuti, baik bidang pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. "Ini adalah permulaan, bukan akhir untuk membangun kerjasama yang lebih baik lagi antara Indonesia dan Afrika Selatan,” kata dia.