REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komisi VI DPR RI pun mengaspresiasi penilaian positif terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2016 tersebut.
Ketua Komisi VI Teguh Juwarno mengatakan, pencapaian WTP merupakan parameter ketaatan kementerian atau lembaga dalam menjalankan pertanggungjawaban keuangan secara baik. DPR memberikan apresiasi lantaran ada beberapa kementerian yang dari tahun ke tahun selalu mendapatkan catatan.
Menurut politikus dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, ini adalah kerja keras jajaran Kementerian BUMN yang patut diaresiasi. "Moga-moga ke depannya semakin bisa dipertahankan dan bisa diperbaiki sebagaimana rekomendasi BPK,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Jumat (14/7).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan untuk laporan keuangan 2016, Kementerian BUMN mendapatkan opini BPK WTP. Pada prinsipnya, kata dia, ditinjau dari segi kendala, tidak ada yang signifikan dalam pelaksanaan anggaran tersebut.
Pelaksanaan anggaran APBN 2016 yang sudah ditutup ini akan dijadikan pembelajaran pada pelaksanaan anggaran 2017. Yaitu memperkuat pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran, serta fokus pada pencapaian output dengan memonitor secara bulanan.
“Laporan keuangan di Kementerian BUMN sudah WTP sejak 2007 dan itu memang sudah seharusnya,” ujarnya.
