REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu melakukan berbagai langkah kebijakan yang efektif guna meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini sebagai upaya untuk mengentaskan angka kemiskinan di berbagai daerah.
"Pemerintah harus bekerja keras meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga daya beli meningkat," kata Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini dalam rilis, Kamis (20/7).
Untuk itu, ujar dia, masyarakat jangan lagi dibebani dengan berbagai kebijakan pengurangan atau pencabutan subsidi atau kenaikan berbagai macam tarif. Ia mengingatkan bahwa berdasarkan data BPS, jumlah masyarakat miskin di Indonesia pada Maret 2017 bertambah sekitar 10 ribu orang dibandingkan dengan kondisi pada September 2016.
Karenanya, Jazuli menyatakan kenaikan jumlah penduduk miskin ini harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi program pembangunan yang berorientasi untuk pengentasan kemiskinan.
Anggota Komisi I DPR itu juga mengkritisi belanja infrastruktur yang dinilai belum mampu secara efektif berdampak kepada masyarakat luas dalam hal perbaikan ekonomi warga.
Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai stabilisasi harga pangan untuk komoditas seperti beras, gula pasir, daging sapi dan minyak goreng tidak diikuti dengan meningkatnya daya beli masyarakat.
Direktur Indef Enny Sri Hartati di Jakarta, Senin (10/7) mengatakan harga pangan selama musim Ramadhan dan Lebaran 2017 memang stabil, namun dengan harga yang tinggi yang ditunjukkan dengan menurunnya daya beli masyarakat.
Enny menjelaskan harga pangan yang cenderung stabil tersebut berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Artinya, upaya stabilisasi harga belum mampu memulihkan daya beli masyarakat.
