REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anggaran DPR RI menyetujui pengajuan RUU tentang Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 untuk dibawa ke Rapat Paripurna pada Kamis dan disepakati menjadi undang-undang. "Dengan segala hormat sesuai asas demokrasi, setelah mendengar pendapat pemerintah, kami setujui RUU ini," kata Ketua Badan Anggaran DPR RI Azis Syamsuddin dalam rapat kerja dengan pemerintah di Jakarta, Rabu (26/7) malam.
Postur RAPBNP 2017 yang disepakati tersebut mencantumkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.736,1 triliun dan pagu belanja negara sebesar Rp 2.133,2 triliun. Target pendapatan negara tersebut dipenuhi dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.472,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 260,2 triliun dan hibah sebesar Rp 3,1 triliun.
Sedangkan, belanja negara akan dimanfaatkan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.366,9 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766,3 triliun. Dari belanja pemerintah pusat, belanja untuk kementerian lembaga disepakati sebesar Rp 798,5 triliun dan belanja non kementerian lembaga sebesar Rp 568,3 triliun.
Dengan postur RAPBNP 2017 itu maka defisit anggaran diproyeksikan mencapai sebesar Rp 397,2 triliun atau sekitar 2,92 persen terhadap PDB. Untuk menutup pembiayaan tersebut, pemerintah direncanakan akan melakukan pembiayaan utang hingga Rp461,3 triliun, dengan rencana penerbitan Surat Berharga Negara sebesar Rp 467,3 triliun.
Postur RAPBNP 2017 ini disusun berdasarkan asumsi makro antara lain pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 4,3 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,2 persen dan nilai tukar Rp 13.400 per dolar AS.
Selain itu, asumsi makro lainnya adalah harga ICP minyak 48 dolar AS per barel, lifting minyak 815 ribu barel per hari dan lifting gas 1.150 ribu barel setara minyak per hari.
Dari 10 fraksi yang hadir menyampaikan pandangan mini, terdapat satu fraksi yaitu Partai Gerindra yang tidak menyetujui pengajuan RUU tentang Perubahan APBN 2017 ini ke Rapat Paripurna. Namun, Partai Gerindra tetap memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan keyakinan atas postur anggaran yang telah disusun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewakili pemerintah mengharapkan postur RAPBNP 2017 ini bisa dikelola secara kredibel dan memberikan manfaat terhadap pembangunan secara keseluruhan.
"Pemerintah berkomitmen untuk menjalankan pelaksanaan APBN dengan baik sesuai apa yang digariskan dalam UU, sehingga efektif membangun Indonesia dan menyejahterakan rakyat secara berkeadilan," katanya.
