⁠⁠⁠Komisi X Dalami Permasalahan Sektor Pendidikan di Papua

Jumat , 28 Jul 2017, 17:07 WIB
Seorang ibu mengantar anaknya saat akan bersekolah di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis (21/4). (Antara/Rosa Panggabean)
Foto: Antara/Rosa Panggabean
Seorang ibu mengantar anaknya saat akan bersekolah di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Kamis (21/4). (Antara/Rosa Panggabean)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker)  pada Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2016-2017 ke Provinsi Papua. Pada Kunker Komisi X yang akan dipimpin Wakil Ketua Komisi X Ferdiansyah itu,  setidaknya ada enam substansi di sektor pendidikan dasar menengah yang menjadi fokus perhatian,  yaitu, pertama, terkait Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat.

Kedua, berbagai permasalahan yang dihadapi pendidikan dasar dan menengah termasuk berbagai saran dan masukan untuk perbaikan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Papua. Ketiga,  terkait dengan permasalahan guru dan tenaga kependidikan di Papua termasuk permasalahan bagaimana mengatasi kekurangan guru dan tenaga kependidikan di Papua.  Keempat,  permasalahan terkait kurikulum termasuk perkembangan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Kurikulum 2013 (K13).

 

Kelima,  permasalahan terkait permasalahan ujian nasional (UN) khususnya terkait implementasi UN dan UN Berbasis Komputer (UNBK)  selama tiga tahun di Papua. Keenam,  permasalahan terkait dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS),  BOS Daerah (BOSDA) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)  Pendidikan di Papua. Pada kunker yang akan dilakukan pada 29 Juli s.d. 2 Agustus 2017 tersebut,  Komisi X juga akan meminta masukan untuk perbaikan sistem KIP, BOS dan DAK Pendidikan.