REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ambon memanfaatkan kedatangan Tim Komisi III DPR RI untuk berbagi kisah terkait keadaan lapas. Tujuan Tim Komisi III DPR mengunjungi Lapas Kelas IIA Ambon Senin (7/8) untuk mengecek keadaan lapas dari aspek keamaan hingga pembinaan.
"Pak kami minta keadilan agar ditegakkan," kata warga binaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Ia meminta Komisi III DPR membantu mereka, agar Perarturan Pemerintah (PP) no.99 tahun 2012 terkait hak warga binaan napi tipikor ditinjau ulang.
Komisi III Apresiasi Kondisi Lapas Kelas II A Ambon
Sekitar satu jam, Tim Komisi III melihat dari dekat Lapas tersebut, Tim juga meninjau UPT Lapas Anak dan Perempuan, ruang keterampilan, dan ruang-ruang tahanan. Ketua Tim Kunker Komisi III Desmond Junaidi Mahesa pun merespon aspirasi tersebut. Ia berjanji akan menindaklanjutinya dalam rapat dengan pemerintah pusat. "Untuk itu kami datang ke sini. Salah satunya agar bisa mendapat informasi dan mendengar langsung apa yang menjadi keluhan warga binaan," kata dia.
Menanggapi hal ini, Desmond mengatakan, salah satu alasan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah dikarenakan menghukum orang dua kali pada saat napi sudah dinyatakan bebas harus memenuhi syarat-syarat tambahan. "Dalam ilmu hukum itu tidak boleh. Komisi III DPR RI sepakat agar presiden segera mencabut PP tersebut," kata Desmond.
