REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Ermalena, mendesak pemerintah untuk menambah kuota tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jamaah haji. Pasalnya berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan, jamaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi setiap tahun terus meningkat.
"Tahun 2017 ini, jamaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi (risti) mencapai 65 persen, satu kloter yang berangkat itu 450 peserta sementara tenaga kesehatannya hanya satu dokter dan dua perawat, itu sangat sangat kurang," ujar Ermalena dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Selasa (22/8).
Menurut dia, semakin meningkatnya jumlah jamaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi, maka perlu didukung permintaan Kementerian Kesehatan untuk melakukan deteksi dini pada setiap calon jamaah yang mau diberangkatkan sebagai upaya peventif. "Kami menyarankan deteksi dini dilakukan begitu seseorang ditetapkan sebagai calon jamaah haji, diberikan buku catatan kesehatan agar kesehatan peserta haji dapat termonitor dan tertangani dengan baik," ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, mengatakan pentingnya menambah tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jamaah haji di saat meningkatnya jamaah haji yang berangkat dengan risiko tinggi. Pihaknya akan terus meminta pemerintah untuk menambah tenaga kesehatan yang mendampingi peserta jamaah haji yang ingin berangkat.
Selain pendampingan tenaga kesehatan, politikus Partai Nasdem tersebut juga meminta Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) untuk menyampaikan aturan maupun tata cara dalam menjalankan ibadah haji. "Mereka harus memberikan pemahaman kepada calon jamaah haji baik dalam menggunakan fasilitas umum dan lain sebagainya. Karena banyak ditemukan jamaah haji yang tidak bisa menggunakan toilet di sana. Memang sepele tetapi ini penting, toilet yang kotor kan juga sumber penyakit " kata dia.
Irma juga menyoroti katering untuk jamaah haji yang sering kali basi. Dia meminta pemerintah untuk membuat sanksi tegas agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. "Dengan cuaca ekstrem di sana mereka kan butuh asupan makan, kalau basi bagaimana, kan kasihan. Harus ada sanksi tegas agar mereka jera, sanksi tegas ya bukan sanksi administrasi," ujar Irma.
