REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sodik Mudjahid mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk segera bersikap tegas terhadap pembantaian etnis Rohingya, di Myanmar. Sodik juga menuturkan pemerintah harus mendesak ASEAN memboikot Myanmar. Salah satunya adalah dengan mendesak untuk melobi negara ASEAN memboikot Myanmar dari keanggotaan di organisasi.
Bahkan politkus Partai Gerindra itu meminta agar pemerintah memanggil dan mengusir duta besar (dubes) Myanmar untuk Indonesia. Hal itu dilakukan karena tindakan pemerintah Myanmar kepada muslim Rohingya sudah bertentangan dengan Pancasila. "Itu karena tindakan pemerintahnya bagi Indonesia bertentangan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab," kata Sodik, Sabtu (2/9).
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI Sukamta. Dia menjelaskan saat ini situasi di negara bagian Rakhine Myanmar yang hingga hari ini masih diwarnai tindak kekerasan Militer Myanmar terhadap warga sipil Rohingya. Hal ini menyebabkan ratusan warga sipil kehilangan jiwa dan ribuan orang eksodus mengundang keprihatinan Sukamta.
"Semua pihak saat ini harus fokus untuk hentikan segera kekerasan yang terjadi di Rakhine. Tekanan yang kuat harus diberikan kepada pihak Militer Myanmar yang secara de facto memegang kendali pemerintahan Myanmar," kata Sukamta.
