REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Jangan disamakan perkembangan antara perguruan tinggi di Pulau Jawa dan Perguruan Tinggi di luar Jawa, seperti Kalimantan yang dekat dengan perbatasan. Masih minimnya sarana dan prasarana kampus, misalnya laboratorium komputer dan penelitian yang sangat kurang, begitu juga dengan dosennya yang juga masih kurang

“Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah pusat untuk turun langsung ke daerah-daerah seperti ini,” kata anggota Tim Kunspek Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Asdy Narang dalam kunjungan kerja di Kantor Senat Universitas Tanjungpura, Pontianak, Jumat (29/9) lalu.  

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, standar nasional pendidikan ini sangat berkaitan dengan anggaran. “Jika anggaran tidak ada, bagaimana mungkin bisa mencapai standar nasional. Bagaimana juga bisa membangun Universitas yang bagus yang mampu bersaing dengan negara tetangga. Itu yang penting,” katanya.

Asdy mengatakan, selama dua periode di Komisi X DPR sebenarnya yang ditemukan permasalahannya itu itu saja. Meski demikian pihaknya akan terus berjuang demi pendidikan bangsa Indonesia yang lebih bagus lagi.

Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah ini  menjelaskan, Presiden Joko Widodo memiliki prinsip membangun dari daerah perbatasan dan pinggiran Indonesia. Seharusnya Kemenristekdikti juga harus turun ke daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) ini agar mendapat temuan yang jelas yang ada di lapangan. Beberapa  temuan tersebut kata Asdy akan dibawa dan dirapatkan segera dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Dalam pertemuan tersebut turut hadir, Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Kepala Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta XI (Kopertis), Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Barat dan perwakilan mahasiswa dari Politeknik Negeri Sambas.