DPR RI - Republika.co.id

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Abdul Kharis Almasyhari menilai, kebijakan bebas visa oleh pemerintah Indonesia harus dievaluasi. Menurut dia, bebas visa selama ini tidak memberikan keuntungan bagi negara.

''Tidak ada penambahan untuk PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak), dan juga tidak ada prinsip resiprokal dari beberapa negara,'' kata Abdul Kharis, dalam keterangan persnya, Senin (27/11) lalu.

Oleh karena itu, Komisi I akan membahas kebijakan bebas visa ini dengan Menteri Luar Negeri. Negara-negara yang perlu dievaluasi adalah mereka yang wisatawannya kerap menimbulkan masalah seperti kriminal, penyelundupan narkoba maupun terkait tenaga kerja ilegal.

''Kalau tidak menguntungkan, mungkin negara yang diberikan bebas visa dapat dicabut fasilitasnya dan dipindahkan kepada negara lain, yang mungkin memiliki potensi positif bagi Indonesia, jika tidak ada ya lebih baik sedikit tetapi dapat lebih dimaksimalkan,'' ujar dia.

1	Anggota DPR Jadi Komut BUMN, Stafsus BUMN: Sudah Mundur
2	DPR Minta Kemendikbudristek Perbaiki Tata Kelola Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Tinggi
3	DPR RI Minta Tapera Terafiliasi dengan Himbara
4	Legislator: Jangan Sampai Banyak Kementerian, Tapi Koordinasinya Berantakan
5	Legislator Prihatin Penurunan Angka Prevalensi Stunting Masih Rendah
6	Innalillahi, Anggota DPR Gus Aam Meninggal Dunia Saat Kunjungan Kerja
7	DPR Minta Pemerintah Lakukan Upaya Redam Konflik di Timur Tengah
8	Komisi VIII DPR RI Dorong Penguatan Mitigasi di Daerah Rawan Bencana
9	Komisi I Minta Pemerintah Proaktif untuk Deeskalasi Konflik Timur Tengah
10	Komisi I Minta Pemerintah Deeskalasi Konflik Timur Tengah Cegah Perang