REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Soesatyo mengingatkan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018, Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 diperkirakan akan diwarnai oleh isu politik identitas dan politik uang. Jika kedua isu ini tidak dikelola dengan baik maka akan menurunkan kualitas demokrasi.

"Ancaman demokrasi berupa rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa akan tinggi dalam tahun politik ini. Jelang Pilkada serentak, Pileg dan Pilpres, sudah mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa serta merusak kerukunan antar umat beragama," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet ini saat Reses Ketua DPR di Kabupaten Purbalingga, Rabu (28/2), seperti dalam siaran persnya.

Bamsoet menguraikan, pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama serta rumah ibadah menjadi salah satu bukti upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar umat beragama. "Pola-pola seperti ini pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Modus yang dipake antara lain dengan menggunakan isu dukun santet dimana banyak korban yang jatuh," jelas Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III ini berkeinginan Pilkada, Pileg, dan Pilpres kali ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas. Terlebih Pilkada serentak tahun ini akan lebih dinamis, karena melibatkan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.