REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) bersama dengan FISIP Undip menggelar seminar bertema 'Peran Diplomasi Parlemen untuk Memenangkan Persaingan Global dan Regional'. Wakil Ketua BKSAP Juliari P. Batubara mengatakan diplomasi DPR sedikit berbeda dengan diplomasi pemerintah.
"Sebagai track 2 diplomacy, diplomasi kami lebih fleksibel dan lebih berani. Kami secara leluasa mengajukan draf resolusi terkait isu perlindungan pekerja migran di Asian Parliamentary Assembly (APA). Kami sempat bersitegang dengan parlemen negara-negara Teluk. Situasi itu tak akan terjadi di forum diplomasi pemerintah," kata Juliari, Rabu (7/3).
Biofarma-Kemenlu Siapkan Strategi Diplomasi Kesehatan
Melalui acara ini, kata dia, DPR ingin mengenalkan ke publik bahwa DPR tidak sekadar urusan legislasi, pengawasan dan anggaran. DPR juga memerankan fungsi diplomasi. Anggota Komisi VI tersebut memaparkan, melalui pelbagai forum parlemen baik regional seperti Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) atau global seperti Inter-Parliamntary Union (IPU) BKSAP selalu aktif menyuarakan kepentingan masyarakat Indonesia.
"Sederhananya, kami ingin publik mengetahui bahwa kunjungan DPR ke luar negeri jangan selalu dimaknai negatif, tapi kami bekerja untuk membangun citra positif dan menjaga national interest kita," kata Juliari.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah I itu mengingatkan bahwa posisi diplomasi DPR secara prinsip bersinergi dengan pemerintah. Dia menjelaskan, DPR memiliki Panja Kerjasama Ekonomi Regional dan Panja SDGs. DPR berdiplomasi untuk mendukung pemerintah agar bisa memenangkan persaingan kawasan dan global.
"Kami berikhtiar agar kita bisa memanfaatkan MEA untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Melalui SDGs kita ingin daya saing kita meningkat. Kami banyak melakukan kunjungan bilateral ke banyak negara. Kami sampaikan kepentingan-kepentingan Indonesia," kata dia.
