REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Soesatyo sangat prihatin dengan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung yang penuh dengan politik transaksional. Belakangan banyak menjadi pemberitaan calon maupun kepala daerah terpilih, yang menjadi "pasien" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami di DPR banyak menerima masukan dan laporan tentang sistem pilkada langsung yang telah banyak memakan korban. Saya berharap KPK bisa membuat kajian tentang Pilkada Langsung dan dampaknya terhadap korupsi maupun kondisi sosial bangsa," ujar pria yang akrab disapa bamsoet saat menghadiri Penyampaian Laporan Tahunan KPK 2017 dan Kegiatan KPK Mendengar di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3), seperti dalam siaran persnya.
Ia mempertanyakan apakah memang Pilkada langsung lebih banyak manfaatnya bagi bangsa ini atau sebaliknya. Jika lebih banyak keburukan daripada manfaatnya, menurut Bamsoet, tak boleh takut dan malu dalam memperbaiki sistem yang ada.
Bamsoet saat menghadiri Penyampaian Laporan Tahunan KPK 2017 dan Kegiatan KPK Mendengar di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/3)
Hadir dalam acara tersebut sejumlah pimpinan lembaga negara, antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Arif Hidayat, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Ketua Ombudman Amzulian Rifai, Ketua Komisi III DPR RI Kahar Muzakir, Wakil Ketua Mahkamah Agung Syafrifuddin, Sekjen Komisi Yudisial Danang Wijayanto, Sekjen Komnas HAM Tasdiyanto, Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto, Jampidsus Adi Toegarisman serta sejumlah tamu undangan lain.
Menurut Bamsoet banyak pihak menilai, penerapan Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), akan mempersempit ruang korupsi. Sekaligus mempermudah KPK dalam melakukan pengawasan.
"Saya rasa KPK akan mudah mengawasi pemilihan Pilkada melalui DPRD. Kita tidak ingin bangsa ini terus berkubang dalam lingkaran korupsi. Sistemnya harus diperbaiki dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan," ujar Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, KPK harus lebih mengedepankan tindakan pencegahan dibanding penindakan. Dengan meningkatkan tindakan pencegahan dan pengawasan, kedepannya KPK akan semakin dipercaya publik, serta dapat meninggalkan legacy yang besar bagi bangsa dan negara.
"KPK harus terus meningkatkan profesionalitas dan transparansi, berdasarkan sistem dan standar yang baku, serta ditopang manajemen dengan kaidah good governance," kata Bamsoet.
Politikus Partai Golkar ini juga menyampaikan, DPR tanpa ragu akan terus mendukung keberadaan KPK agar bisa bekerja secara profesional. Ia berkomitmen ingin KPK semakin kuat dan profesional. Pekerjaan KPK menurutnya belum selesai, apalagi dengan modus korupsi yang lebih canggih serta semakin masif. Namun menurutnya, DPR akan selalu mendukung penguatan KPK, baik dari segi legislasi maupun anggaran.
Terakhir Bamsoet menyampaikan, agar kegiatan KPK Mendengar dijadikan kegiatan rutin dan dilaksanakan secara berkala. Tak hanya melibatkan pimpinan lembaga negara, melainkan juga unsur masyarakat. Agar masyarakat bisa menjadi bagian dari pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Kegiatan KPK Mendengar yang dilaksanakan hari ini menjadi bukti bahwa KPK tak menutup diri terhadap saran, masukan, ataupun kritik dari berbagai pihak. Saya yakin semua saran maupun kritik sama sekali tak bertujuan melemahkan, melainkan justru memperkuat KPK," ujar Bamsoet.
